Berita Ekonomi, Bisnis, Hiburan dan Wisata Indonesia Terbaru dan Terpopuler.

Pemkab Rejang Lebong Gelar Rembuk Stunting

AVvXsEiiv4zcJXwmPYvI48XMR8vARG oa55ErJZOmcw3UkLlXkO tL285FGuVSehvwt 4 IGFbJXi52UO RWPI CkZ5i2u3YXUG1 ShCVdulG5RUEpCsABvqzkHPXcNI7veJPgcJTByK3JXs8uM5zM7gp2Q4FxKccDcUu2B aEnmC68pZVWCr7F5yxSCekm3oITas16000
AVvXsEiiv4zcJXwmPYvI48XMR8vARG oa55ErJZOmcw3UkLlXkO tL285FGuVSehvwt 4 IGFbJXi52UO RWPI CkZ5i2u3YXUG1 ShCVdulG5RUEpCsABvqzkHPXcNI7veJPgcJTByK3JXs8uM5zM7gp2Q4FxKccDcUu2B aEnmC68pZVWCr7F5yxSCekm3oITas16000

 

Bengkulu – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menggelar rembuk stunting tahun 2024 guna meningkatkan komitmen semua pihak terkait program percepatan penurunan stunting di Bumi Pat Petulai. 
Rapat sehari yang dilaksanakan pada Jumat, 17 Mei 2024 itu dihadiri Asisten II Setdakab Rejang Lebong Dr. Asli Simin, M.Kes, Kepala Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari,S.H., M.H, Wakil Ketua II DPRD Rejan Lebong, Edi Irawan, Kepala Bappeda Rejang Lebong Kirdes dan melibatkan berbagai unsur diantaranya Forkopimda serta unsur Pemerintah desa/kelurahan.
Asisten II Setdakab RL Dr. Asli Simin dalam sambutannya menyampaikan, dalam menyikapi kondisi stunting di daerah itu yang mengalami peningkatan hingga mencapai angka 28,6 persen, ia mengajak semua komponen agar dapat secara serius menangani kasus stunting. Sebab, persoalan stunting tidak dapat dilakukan oleh sebagian komponen. “Kita harus menghilangkan ego sektoral agar permasalahan stunting dapat diatasi dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Asli Simin, Jumat, 17/5.
“Harus  serius, harus berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting. Dengan membangun sinergitas dan bekerja nyata, kerja keras dan cerdas. Jangan ada lagi kerja sebatas seremonial,” pintanya.
Penanganan stunting memerlukan kolaborasi seperti yang telah dituangkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, artinya dalam hal ini harus dilakukan secara gotong royong berdasarkan bidang masing-masing institusi. Untuk mendapatkan komitmen bersama, maka rembuk stunting ini dapat membuahkan hasil kesepakatan dan patut ditindaklanjuti secara nyata.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa kondisi stunting di Bengkulu yang mengalami kenaikan diduga akibat terjadi penanganan yang salah. Baik dalam intervensi spesifik maupun sensitif yang tidak tepat sasaran serta masih minimnya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran.
Dengan pertemuan tersebut diharapkan mampu merumuskan kesamaan gerak dan langkah bersama menuju peningkatan kualitas SDM. “Rembuk stunting ini merupakan salah satu instrumen konvergensi penurunan stunting di daerah yang bertujuan untuk mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran penurunan stunting agar lebih sistematis, terpadu dan berkelanjutan, “kata Zamhari.
Zamhari menambahkan bahwa, rembuk stunting ini juga merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mendorong konvergensi intervensi layanan penurunan stunting antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat. 
Serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kerja pada setiap level pemangku kepentingan.
Ia mengharapkan, komitmen hasil dari rembuk ini dapat menjadi dasar pengintegrasian program atau kegiatan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran serta sebagai bahan publikasi dan sosialisasi, uji publik kebijakan penurunan stunting pada tingkat kabupaten dan kota, demikian Zamhari.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *