Jakarta – Pemilihan umum (Pemilu) adalah penyerahan hak konstitusional yang dimiliki rakyat untuk memilih Partai, Anggota Dewan, Presiden, untuk menjalankan roda pemerintahan.
Pemerintah bertugas untuk mewujudkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melihat dan merasakan keinginan rakyat melalui roda pemerintahan antara langit dan bumi. Perilaku dan perbuatan yang dilakoni sangat menyengsarakan dan merugikan rakyat.
Kedaulatan dan hak konstitusional yang diberikan rakyat diobral demi kepentingan kelompok dan pribadi. Dan yang sangat miris hak konstitusional rakyat dibarter untuk menyelamatkan kelompok, pribadi maupun organisasi agar terlepas dari jerat hukum.
Saat ini, suhu politik memanas untuk menentukan calon presiden pada pemilu tahun 2024. Akibat politik yang memanas, ekonomi dan hukum menjadi tidak terkontrol, rakyatpun menjadi korban dari ekonomi dan hukum yang tidak terkontrol, akhirnya pemerintah menaikkan pajak dan memungut pajak dari sektor-sektor baru termasuk sembako.
Sementara kebocoran APBN semakin melebar, korupsi menjamur, penegak hukum hanya lips service melakukan tugasnya, KPK menjadi alat preasure politik, bahkan beberapa lembaga negara disusupi dan dikuasai partai politik.
Keributan untuk merebut hati rakyat agar menyerahkan hak konstitusional melalui pemilu ternyata menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Sementara ketika hak konstitusional yang dimiliki rakyat diserahkan, pada saat pemilu yang diuntungkan penerima hak konstitusional. Rakyat hanya mendapatkan kata terima kasih karena demokrasi berjalan dengan baik, namun dalam perekonomian dan hukum rakyat tetap menjadi korban utama.
Sudah sebaiknya kita sebagai rakyat sadar dengan situasi dan kondisi ini, kita pemilik kedaulatan dan cita-cita, tapi kita sendiri yang menjadi korban dari kedaulatan dan cita-cita yang kita miliki dengan mengatasnamakan resesi serta hukum yang tidak memiliki kepastian.
Sebagai pemilik hak konstitusional mari kita bersama-sama menjaga hak kita pada pemilu berikutnya agar cita-cita kita dapat tercapai, sehingga tercipta perubahan yang nyata dalam kehidupan bernegara.
***
Tomu Pasaribu S.H, M.H., Direktur Eksekutif KP3-I
